Pajak Dividen

Pajak Dividen adalah Pemotongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha.

Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan sebagaimana diubah hingga terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur mengenai pengenaan dividen yang diterima dari dalam negeri dan dividen yang diterima dari luar negeri.

Revisi Undang Undang Pajak Dividen

Melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu, Pemerintah memberikan relaksasi diantaranya terhadap aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 111 di bagian ketujuh tentang Perpajakan, dimana terdapat pengecualian PPh dengan syarat tertentu atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Dividen yang diterima tersebut dapat berasal dari Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)

Dividen Dalam Negeri

Dividen Dalam Negeri yang diterima terbagi menjadi dua yaitu :

Melakukan re-investasi dividen selama 3 tahun berturut-turut (3 Tahun Pajak) di Instrumen dividen dalam negeri  

Melaporkan Laporan Realisasi selama 3 Tahun Berturut – turut sejak Dividen di terima melalui DJP Online secara berkala di 

akhir tahun pajak lebih 3 bulan (WPOP) dan 4 bulan untuk (WP Badan) 

Paling Lambat Melakukan Investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret atau akhir tahun buku pajak  

Nasabah X menerima Dividen dari Perusahaan XYZ pada tanggal 3 November 2020 sebesar Rp 10.000.000.  Bagaimana agar nasabah tidak dikenakan pajak Dividen :

Periode 3 November 2020 – 31 Desember 2020 paling lambat 31 Maret 2021  

Periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 paling lambat 31 Maret 2022  

Periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 paling lambat 31 Maret 2023