MY MENU

News

News

Judul
Bidik Pajak Orang Tajir, Tax Amnesty Jilid II Bergulir 2022
Penulis
Abinawa Putri
Tanggal Diciptakan
09/09/2021
Lampiran0
Views
181
Konten
Pemerintah nampaknya sudah mantap untuk memberlakukan kebijakan Tax Amnesty jilid II. Mengutip pemberitaan Kontan, kebijakan pengampunan pajak ini akan diberlakukan mulai Januari 2022 dan akan berakhir Juni 2022. 

Kebijakan tersebut akan digulirkan setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang ditargetkan selesai tahun ini. Sehingga, awal tahun depan sudah resmi diberlakukan.  

Namun, pemerintah akan mempertimbangkan faktor pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jika memberatkan, maka program ini akan diundur hingga awal 2023 mendatang. 

Berdasarkan RUU KUP itu, tax amnesty jilid II ini nampaknya dikhususkan bagi wajib pajak yang belum mengikuti porgram pengampunana pajak pda 2016-2017 lalu. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rencananya program pengampunan pajak ini akan terdiri dari 2 skema. Skema pertama, pemerintah akan memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty 2016-2017. 

Mereka akan diminta untuk mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung  sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Tarif yang berlaku yakni pajak penghasilan (PPh) final sebesar 15%.

Namun apabila harta kekayaan itu diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) maka tarif PPh final yang dikenakan akan lebih rendah, yakni 12,5%.

Skema lainnya berupa program pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2019.

Untuk WP atas pengungkapan kekayaan 2016-2019 tersebut dikenai PPh Final sebesar 30% dan 20% jika diinvestasikan dalam instrumen SBN. Kedua skema tax amnesty jilid II tersebut akan dibebaskan dari denda administrasi.

Selain tax amnesty, opsi lain untuk mengejar wajib pajak orang kaya adalah menambah satu lapisan tarif pajak penghasilan  (PPh) objek pajak pribadi (OP) dari yang kini ada 4 menjadi 5. Pemerintah akan mengatur penghasilan OP yang lebih dari Rp 5 miliar per tahun dan akan dikenakan PPh OP sebesar 35%.

Tax amnesty jilid II ini diharapkan mampu meningkatan kepatuhan si tajir. Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir kepatuhan orang kaya di Indonesia masih rendah yakni hanya 1,42% dari total wajib pajak terdaftar yang membayar PPh OP dengan tarif tertinggi saat ini yakni 30%

Salin URL

Pilih semua URL dibawah untuk disalin

Edit komentar

Masukkan kata sandi untuk mengedit postingan

Hapus komentarHapus postingan

Masukkan kata sandi untuk menghapus postiingan

Customer Service 150350 (Indonesia) Support